23 Juta Warga China Dilarang Traveling, Kenapa?

Sejak tahun 2018, China menerapkan sistem kredit sosial bagi warganya. Dengan aturan ini, 23 juta warga yang pernah bikin masalah, dilarang traveling.

Sistem kredit sosial ini diberlakukan Negeri Tirai Bambu per 21 Mei 2018 lalu. Mekanismenya begini, apabila salah seorang WN China melakukan pelanggaran publik seperti menggunakan tiket palsu, merokok di gerbong kereta, atau berbohong soal ancaman terorisme akan dikurangi poinnya.

Nantinya, ada standar untuk mendapat pelayanan publik yang baik. Jika kelakuannya buruk, pelayanan yang diterima juga serupa. Begitupun saat mereka ingin memesan tiket transportasi umum seperti pesawat dan kereta.

Melansir media Fortune, Rabu (27/2/2019) sistem ini sampai sekarang sukses membekukan 23 juta WN China yang melakukan tindakan buruk. Artinya, dengan populasi warga China yang mencapai 1,386 miliar, sejumlah 1,6 persen warganya dilarang pergi traveling melalui pesawat dan kereta dalam area domestik dengan durasi tertentu.

Associated Press menulis, berdasarkan Pusat Informasi Badan Nasional Sistem Kredit China, 5,5 juta orang dilarang membeli tiket kereta api. Sedangkan, 17,5 juta dilarang membeli tket pesawat per tahun 2018 lalu.

Bahkan, sejumlah 128 WN China dilarang pergi ke luar dari wilayah negaranya, karena tidak membayar pajak.

Selain itu, sistem ini juga diharapkan bisa meningkatkan ketertiban masyarakat dalam sejumlah aspek, seoerti eknomi dan sosial. Presiden China, Xi Jinping juga melakukan hal ini dalam upaya untuk menggunakan teknologi kepada sistem publik lewat pemrosesan data hingga berbagai sistem seperti pengurutan genetik, pengenalan wajah hingga kontrol lainnya yang lebih ketat, seperti dilihat dari Associated Press.

Hal ini dinilai sejumlah negara tetangga dan aktivitas HAM sebagai tindakan kontrovesial yang menganggu kebebasan perilaku warga China, nyatanya sudah diterapkan selama 1 tahun. Sebelumnya, sistem kredit sosial ini juga dicoba di beberapa wilayah China sejak tahun 2014.

Di satu sisi, hal ini mungkin bisa jadi cara pemerintah untuk membuat revolusi mental lewat perubahan di dalam negaranya sendiri. Hal ini, tentunya dipicu dengan berbagai tingkah turis China yang dianggap menganggu saat traveling di luar negeri.