Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kehadiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi mitra strategis Kementerian Agama untuk meningkatkan layanan haji.
Hal ini disampaikan Menag saat menghadiri penutupan Rapat Kerja BPKH RI, di Jakarta. “Kehadiran BPKH ini maknanya luar biasa bagi kami Kementerian Agama, bagi masyarakat Indonesia, dan bagi dunia,” ujar Menag dalam keterangan tertulisnya.
Politikus Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, terdapat dua hal penting dalam pengelolaan haji.
Pertama, penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji. Sebelum BPKH lahir, dua tugas tersebut diemban oleh Kemenag. Namun kini Kemenag hanya berfokus pada penyelenggaraan haji.
“Kami di Kementerian Agama terus terang amat bersyukur dengan keberadaan BPKH. Artinya, setengah beban tugas kami terangkat. Dan saya berharap hal ini akan membuahkan hasil yang lebih baik,” tutur Menag.
Apalagi menurut Menag, BPKH telah merekrut orang-orang profesional yang mengerti tentang pengelolaan keuangan maupun investasi.
Ini menjadi modal BPKH untuk melakukan pengelolaan keuangan haji menjadi lebih profesional. Sehingga diharapkan akan memberi dampak bagi kemaslahatan umat.
Prestasi penyelenggaraan haji tahun ini, yang telah memperoleh indeks sangat memuaskan menurut Menag harus dipertahankan.
“Ini amanah yang besar. Dan kami amat membuka diri dengan BPKH untuk bisa bersinergi dalam peningkatan layanan haji,” imbuh dia.
Susun Rencana Investasi
Sementara, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan bahwa Raker BPKH yang pertama kali ini mengusung tema : “Menyongsong Tahun Investasi : Mengoptimalkan Nilai Manfaat Meraih Kepercayaan”.
“Saat ini BPKH sudah menyusun rencana investasi untuk tahun depan. Terutama untuk mulai investasi pada sektor perhotelan, transportasi, dan catering,” jelasnya.
Hal ini menurut Anggito dilakukan sebagai bentuk komitmen BPKH untuk meningkatkan layanan haji bagi jemaah haji Indonesia. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi menyampaikan rasa terimakasihnya atas dukungan Kemenag selama ini dalam membantu operasional BPKH, termasuk bantuan sarana perkantoran maupun SDM.
“Dalam Raker pertama ini, kami telah mengundang narasumber dari Kemenkeu, Kementerian BUMN, OJK, serta Komisi VIII. Dan kami sangat senang, karena kehadiran Bapak Menag dapat melengkapi masukan dalam raker ini,” kata Yuslam.
