Arab Saudi Rilis Jumlah Visa Sejak Musim Haji Berakhir

Sekitar 1.050.665 visa umrah telah dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi setelah musim haji berakhir. Laporan visa ini tercatat dirilis hingga 9 November 2019 selama musim umrah.

Dari jumlah visa umrah itu, pemerintah Saudi mengumumkan, total jumlah jamaah umrah yang telah tiba di Kerajaan mencapai 838.464. Sementara jumlah jamaah yang saat ini ada di Kerajaan adalah 298.002.

Mengutip dari Saudi Gazette, dalam laporan statistik tersebut, pemerintah Saudi mengatakan sekitar 806.25 mayoritas jamaah, datang ke Saudi melalui bandara. Sementara jamaah yang datang melalui darat mencapai 32.210, dan hanya ada tiga jamaah yang datang melalui pelabuhan laut.

Hal ini menunjukkan total 540.462 jamaah telah meninggalkan Kerajaan setelah melaksanakan ibadah umrah. Selama musim umrah terakhir, lebih dari tujuh juta jamaah dari luar Saudi melakukan umrah sejak dimulai pada akhir Oktober 2018. Jumlah terbesar jamaah umrah berasal dari Pakistan, lalu diikuti oleh Indonesia dan India. Musim Umrah baru dimulai pada Agustus tahun ini.

Selain itu Kementerian Haji dan Umrah Saudi baru-baru ini juga membuat amandemen peraturan untuk perusahaan umrah. Peraturan tersebut memungkinkan perpanjangan program umrah dan paket layanan pembelian melalui portal reservasi pusat bernama ‘Maqam’. Portal Maqam adalah platform daring di mana umat Islam dari seluruh dunia dapat mengajukan permohonan paket umrah secara digital.

Di sini, calon jamaah dapat membandingkan harga penyedia layanan dari beragam penyedia jasa, memeriksa status penerbangan dan pemesanan, serta membuat visa elektronik tanpa perlu datang langsung ke misi diplomatik.

Di bawah sistem itu juga, jamaah haji dan pengunjung tanah suci serta para penyedia layanan, hotel dan perusahaan angkutan nantinya dapat melakukan kontrak langsung melalui platform perjalanan global.

Portal ini pun memungkinkan penerbitan visa elektronik tanpa perlu dokumen. Hal ini dilakukan dalam koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri dan Pusat Informasi Nasional.