Arab Saudi berencana mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dengan cara mengembangkan potensi sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, layanan publik dan lain sebagainya. Rencana tersebut dituangkan pada Visi Saudi 2030.
Rencana meningkatkan kunjungan pariwisata tersebut termasuk kunjungan pariwisata berbasis religi terutama dalam hal kunjungan haji dan umroh. Dengan begitu, kuota haji dan umroh bakal ditingkatkan secara signifikan.
Dari situ, menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia bakal mendapat kuota haji dan umroh secara signifikan, bahkan peningkatan itu bisa mencapai 50 persen dari kuota saat ini.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPKH Fadlul Imansyah bersama jajarannya usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Rabu (17/1/2024).
“Jadi kalau kita lihat dari sisi Saudi 2030, jemaah haji diprediksi akan meningkat menjadi 4,5 juta pada 2030, ini akan berakibat pada peningkatan kuota di seluruh negara termasuk Indonesia,” ujarnya kepada wartawan.
Kuota haji Indonesia tahun 2024 mencapai 220.000 dan mendapat tambahan sebanyak 20.000 setelah dilakukan diplomasi yang giat dilakukan pemerintah.
Dijelaskan Fadhlul bahwa dengan asumsi bahwa Saudi bakal meningkatkan kuota haji, maka indonesia berpotensi mendapatkan kuota 2 kali lipat. Hal ini, kata dia bakal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
“Ini menjadi tantangan, kenapa karena nilai manfaat yang kami harus disediakan itu pasti akan meningkat lebih banyak dan otomatis dua kali lipat dari apa yang selama ini kami bayarkan,” ucapnya.
Mengenai nilai manfaat, dia menjelaskan bahwa peningkatan kuota beririsan dengan fungsi pengelolaan dana haji sehingga pemerintah harus melakukan optimalisasi agar mendapat nilai manfaat lebih besar untuk kepentingan jamaah haji.
Sejauh ini, dia melanjutkan bahwa beberapa kondisi yang sudah disepakati dengan komisi VIII DPR RI adalah salah satunya untuk menaikkan setoran awal haji untuk mengantisipasi lonjakan kuota ke depan.
Selain itu, kata Fadlul lembaganya juga akan memberikan fasilitas untuk melakukan cicilan setoran lunas seperti yang sudah dilakukan oleh BPKH pada tahun ini.
“Mungkin kedepannya ini akan lebih terstruktur dan bekerjasama dengan perbankan dan kementerian agama sehingga mereka tanpa harus menambah lebih banyak lagi dan tanpa harus mengambil dari nilai manfaat yang seharusnya menjadi apa namanya manfaat bagi calon jemaah haji yang menunggu sebanyak 5,3 juta kedepannya,” pungkas dia.
