Potensi kerugian akibat pembatan umroh oleh Pemerintah Arab Saudi diperkirakan mencapai 2 sampai 2,5 triliun rupiah. Kergurian itu diestimasi karena pembatalan tiket pesawat yang sudah dipesan biro perjalanan umroh.
Potensi kerugian akibat pembatalan umroh tersebut diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji, Joko Asmoro, di Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2020. “Karena biaya umroh itu Rp 20 juta dan ada 100 ribuan jamaah itu harus di-reschedule,” kata Joko.
Selain potensi kerugian yang dialami oleh biro umroh, para tenaga kerja biro perjalanan atau travel umroh juga ikut merasakan hal yang sama. Untungnya para pekerja dan jamaah dapat mengerti kondisi yang tidak bersahabat ini.
Meski demikian, pihak biro beserta pemerintah berencana membuat penjadwalan ulang pemberangkatan jamaah umroh ke Tanah Suci.
Pembatalan Umroh, Jamaah Menunggu di Tempat Transit
Joko melanjutkan, sekitar 50 ribu jamaah sudah mengantongi visa umroh untuk berangkat ke Arab Saudi. Sementara masa berlaku visa haji hanya 14 hari. Maka, Joko menilai hal itu akan menuai masalah baru.
Jika visa sudah melebihi batas, atau sudah selama 14 hari, maka secara otomatis masa berlakunya akan habis, maka jamaah yang hendak berangkat harus memperpanjang visa kembali. Biaya perpanjangan visa berkisar antara 190 hingga 200 USD.
Menurut catatan Joko, ada 2.393 jamaah yang gagal berangkat umroh dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara jamaah yang sudah berangkat dan ditolak oleh pemerintah Saudi sebanyak 1.685 jamaah. Mereka yang tertahan itu harus menunggu di negara tempat mereka transit.
Hingga kini, lanjut Joko, dari 1.685 jamaah, 400 di antaranya masih tertahan di Istanbul, Turki untuk menunggu berangkat. Sementara di Yordaniah, masih tersisa 122 jamaah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, memastikan bahwa seluruh jamaah yang tidak bisa pergi saat ini akan dilakukan penjadwalan ulang keberangkatan menuju tanah suci. Dia mengatakan, pemerintah juga akan menganalisis seluruh potensi hambatan kebersngkatan tersebut.
Dia mengakui bahwa saat ini mayortias kendala penjadwalan ulang adalah masa berlaku dan biaya pembuatan visa. Dia menegaskan, pemerintah Indonesia akan meminta pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan besar mereka di Jakarta untuk menggratiskan biaya pembuatan visa bagi para jamaah.
