Pendidikan di Arab Saudi, Sekarang Universitas Bisa Dirikan Perusahaan

Pendidikan di Arab Saudi melakukan terobosan baru dalam mengembangkan dunia pendidikan. Menteri Pendidikan Arab Saudi Ahmed bin Mohammed Al-Issa mengatakan, terobosan baru ini bakal diterapkan di seluruh universitas di negara tersebut.

Di antara terobosan baru dunia pendidikan di Arab Saudi adalah dengan diterapkannya aturan bahwa setiap kampus memungkinkan untuk mendirikan perusahaan menggunakan atas nama universitas.

Aturan tersebut diberlakukan karena universitas di Arab Saudi mengalami peningkatan yang signifikan dalam segi jumlah. Untuk itu, Pemerintah Arab Saudi melakukan terobosan guna memberdayakan berdasar keunggulan dan kualitas.

Menteri Al-Issa pada sebuah pernyataan kepada Saudi Press Agency (SPA), Rabu (30/10/2019), merinci sistem baru tersebut. Ia beranggapan, universitas di Saudi mencapai lompatan kualitatif atas dasar pemberdayaan, keunggulan dan kualitas, dilansir dari Sindonews.

“Berkontribusi pada pengembangan proses pendidikan dan penelitian, meningkatkan efisiensi pengeluaran dan pengembangan sumber daya untuk universitas,” katanya.

Terobosan Pendidikan di Arab Saudi Bakal Diterapkan di Tiga Universitas

Sistem yang akan diterapkan ini segera dieksekusi di tiga universitas sebagai tahap pertama. “Memberikan mereka masa transisi satu tahun mulai dari tanggal pelaksanaan proyek sistem,” ujarnya.

Sistem baru dalam dunia pendidikan ini, sambung dia, ditandai dengan mencapai kemandirian universitas yang disiplin sesuai dengan kebijakan publik yang disetujui oleh negara.

Selain itu, lanjut Menteri Al Issa, tanda lainnya adalah pembentukan Dewan Urusan Universitas dengan keanggotaan sejumlah lembaga pemerintah, perwakilan sektor swasta, dewan pengawas di setiap universitas, dan dewan penasihat internasional.

Manfaat dari itu semua, lanjut Al Issa, yaitu memungkinkan universitas untuk mengaktifkan sumber daya mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk membangun dana abadi dan mendirikan perusahaan.

“Memungkinkan mereka untuk menyetujui spesialisasi dan program mereka, memilih kepemimpinan mereka berdasarkan kompetensi dan meningkatkan input mereka, di samping menciptakan peluang kerja bagi civitas di universitas,” imbuh Al-Issa.

“Memungkinkan untuk membuka cabang universitas asing di dalam Kerajaan sesuai dengan peraturan khusus untuk meningkatkan daya saing dalam meningkatkan efisiensi Sistem Pendidikan Universitas,” papar menteri tersebut.