Peningkatan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Di Berbagai Bidang

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks kepuasaan jamaah haji Indonesia tahun 1440 H/2019 hijriah, pada Kamis (17/10).

Kepala BPS, Suhariyanto menyatakan, indeks kepuasan jamaah haji Indonesia (IKJHI) di Arab Saudi pada tahun ini sebesar 85,91.

Angka tersebut terjadi kenaikan sebesar 0,68 dibandingkan dengan 2018, yang pada tahun lalu itu sebesar 85,23. Sedangkan pada 2017 itu 84,85.

Suhariyanto juga menjelaskan, apabila dirinci menurut jenis pelayanannya, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus shalawat.

“rinciannya adalah sebesar 88,05, disusul pelayanan ibadah 87,77, pelayanan katering non-Armuzna 87,72, pelayanan petugas 87,66, pelayanan bus antarkota 87,35, pelayanan akomodasi hotel 87,21, pelayanan lain-lain 85,41, pelayanan katering di Armuzna 84,48, pelayanan transportasi bus Armuzna 80,37, dan pelayanan tenda di Armuzna 76,92.

Sehingga indeks ini dapat mengukur kepuasan pelayanan di empat lokasi, yakni Makkah, Madinah, Bandara dan Armuzna. Berdasarkan empat itu, indeks kepuasan jamaah di bandara menduduki peringkat teratas dengan angka 87,94, kemudian Makkah 87,89, Madinah 86,44, dan Armuzna 82,57.

Jika dilihat dari kenaikan indeks kepuasan jamaah haji dari 2018, maka pelayanan hotel juga mengalami peningkatan terbesar dengan angka kenaikan sebesar 1,19 poin, dari 86,02 menjadi 87,21. Berikutnya adalah pelayanan katering non-Armuzna naik sebesar 0,81 poin dari 86,91 menjadi 87,72.

Sementara penurunan poin yang paling rendah terjadi berada pada pelayanan bus antarkota sebesar -0,90 poin dari 88,25 menjadi 87,35. Pelayanan transportasi bus Armuzna juga turun sebesar -0,72 poin dari 81,09 menjadi 80,37.

Namun, indeks pelayanan petugas haji tahun ini menurun sebesar -0,03 poin jika dibandingkan tahun lalu. Meski menurun tipis, indeks pada kategori tersebut masuk kriteria sangat memuaskan.

Saat menghadiri agenda BPS, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, ikut menanggapi soal rendahnya indeks kepuasan jamaah haji di Armuzna.

Dirinya pun mengakui pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan banyak hal di Armuzna karena kewenangan di sana berada di tangan Arab Saudi.

Contohnya terkait pelayanan transportasi bus di Armuzna. Lukman menuturkan pelayanan tersebut merupakan kewenangan Arab Saudi.

Termasuk pengadaan tenda di Mina juga sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi. Persoalan di Mina ini, diakuinya, selalu menjadi keluhan karena daya tampungnya yang terbatas.

“Kita juga tidak bisa mendirikan toilet karena space-nya terbatas. Meski begitu kami tentu tidak tinggal diam, karena terus melakukan komunikasi ke Saudi agar Mina ini bisa diperbaiki,” ucapnya.