Program Umroh Gratis untuk Imam Masjid di Maluku Utara

Program umroh gratis dari Pemerintah Provinsi Muluku Utara ini menjadi perbincangan hangat saat ini. Pasalnya, orang yang diberangkatkan umroh ini adalah para imam masjid yang ada di Provinsi Mauluku Utara.

Tak hanya memberangkatkan umroh gratis, pemerintah juga memiliki program untuk memberangkatkan pendeta dan tokoh agama Nasrani untuk berangkat ke Yerusalem, Palestina. Program tersebut dipilih sebagai upaya meingkatkan pelayanan pemuka agama kepada masyarakat.

Dikutip dari Ihram.co.id, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dihir Bajo di Ternate mengatakan bahwa program umroh gratis dan ibadah ke Yerusalem ini meruakan janji Gubernur kepada masyarakat khususnya para tokoh agama, baik imam masjid dan para pendeta, Kamis, 20 Februari 2020.

Program ini mengalami peningkatan jumlah warga yang diberangkatkan dari semula berjumlah 61 orang, naik menjadi 100 orang warga.

Dengan rincian, 80 orang untuk diberangkatkan ke Tanah Suci guna menjalankan ibadah umroh dan 20 orang untuk diberangkatkan ke Yerusalem, Palestina.

Untuk tahun ini, lanjut Dihir Bajo, tentunya kita lebih utamakan tokoh agama, baik Imam, penjaga masjid dan para pendeta.

Umroh Gratis untuk PNS

Selain program yang dicanangkan untuk imam masjid dan pendeta, Pemprov setempat juga akan diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mulut yang sudah mendekati pensiun.

Untuk anggarannya, Pemprov sudah mengalokasikan sebesar Rp26,5 juta untuk setiap kepala. Jika dikalikan 100 total jamaah, maka anggaran itu mencapai Rp2,650 miliar untuk program pemberangkatan gratis di 2020.

Dia menyatakan, program yang dilaksanakan sejak tahun 2016-2019 ini sudah memberangkatkan sekitar 500 jamaah umrah.

Dia berharap, selain 100 orang yang diakomodasi di APBD induk 2020 ini, juga masuk pada ABPBD Perubahan. “Kami berharap di perubahan nanti ada penambahan 50 orang, karena banyak yang sudah mengajukan surat ke Biro Kesra,” katanya.

Sedangkan, mekanisme mengikuti umrah gratis ini harus ada pengajuan dari masyarakat melalui pemerintah desa, dimana untuk Biro Kesra akan melakukan verifikasi dalam menentukan siapa saja berhak mengikuti program ini. Dihir mengaku, hingga saat ini surat pengajuan yang sudah diterima dari Biro Kesra sudah melebihi kuota.

Oleh karena itu, dirinya sangat berharap yang belum berkesempatan ikut bisa menyusul pada anggaran perubahan. “Sudah di atas 100 orang, ini artinya sudah melebihi kuota, semoga ada juga di perubahan,” katanya.