Saudi Cabut Izin 10 Perusahaan Penyedia Layanan Umrah Karena Pelanggaran Berulang

Pemerintah Arab Saudi mencabut izin bagi 10 perusahaan penyediaan layanan umrah. Perusahaan nakal tersebut disebutkan telah melakukan pelanggaran yang berulang.

Sebelumnya 10 perusahaan penyedia layanan umrah yang dicabut izinnya itu telah mendapat peringatan keras dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Namun, perusahaan nakal itu terus mengulangi kesalahan yang sama.

Pelanggaran berat yang dilakukan perusahaan penyedia layanan umrah itu di antaranya gagal menyediakan penginapan yang layak bagi jamaah umrah. Selain itu juga gagal menyediakan transportasi yang nyaman untuk perjalanan antara Makkah dan Madinah.

Disebutkan bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu, tidak mampu menyediakan agen di Kota Makkah dan Madinah serta gagal memfasilitasi reservasi bagi jamaah yang ingin berkunjung ke Raudhah.

Meski begitu, pihak Saudi tidak membeberkan 10 nama perusahaan yang dicabut izinnya tersebut. Diketahui, saat ini terdapat sebanyak 321 perusahaan penyedia pelayanan jamaah umrah di Arab Saudi, 10 di antaranya dicabut izinnya.

Pemerintah Saudi menargetkan kurang lebih 10 juta kunjungan dari luar Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah pada musim kali ini. Saudi telah membuka gerbang untuk jemaah luar negeri sejak 1 Muharram 1445 H, sekitar 5 bulan lalu.

Kerajaan juga memperluas penerbitan visa elektronik umrah untuk lebih dari 60 negara. Indonesia termasuk salah satunya. Peluncuran program sistem visa elektronik untuk Indonesia dilakukan pada 25 Mei 2023 lalu.

Saudi juga memperpanjang masa berlaku visa umrah dari 30 hari menjadi 90 hari dan mengizinkan pemegang visa umrah memasuki kerajaan melalui semua jalur, baik darat, laut, maupun udara, dan dari bandara mana pun.

Pemegang berbagai jenis visa masuk seperti visa pribadi, kunjungan, dan turis boleh melakukan umrah dan mengunjungi Raudhah.

Pendaftaran umrah dapat dilakukan melalui platform Nusuk. Aplikasi ini akan terintegrasi dengan aplikasi Tawakkalna untuk memverifikasi kesehatan pemohon izin.