Sekarang Makan Pempek di Palembang Kena Pajak

Pemkot Palembang saat ini mulai mengenakan pajak 10% bagi para PKL baik yang menjual pecel lele, pempek ataupun makanan lainnya. Kebijakan ini membuat warga mengeluh karena Pemkot sebelumnya baru menaikkan pajak PBB.

Wali Kota Palembang Harnojoyo ketika ditemui di kantornya, Selasa (9/7/2019), mengatakan, Pajak 10% itu sebenarnya sudah diterapkan sejak jauh hari. Namun, untuk kali ini, Pemkot mulai memasang alat pemantau e-tax, sehingga semua transaksi akan terpantau. Dia mengatakan penerapan pajak itu untuk mengejar target PAD Rp 1,3 triliun.

“Saat ini kita mulai menerapkan untuk mengenakan pajak 10% ke semua pengusaha. Pedagang pecel lele, rumah makan sampai pengusaha kuliner,” kata Harnojoyo.

Dengan pemasangan alat itu, Harnojoyo ingin penarikan pajak, khususnya bidang kuliner, lebih maksimal. Termasuk tidak ada tipu-tipu dalam pembayaran pajak di Kota Palembang.

“Saat mereka mendirikan izin buat rumah makan, usaha atau sebagainya itu sudah dititipkan pajak Rp 10%. Jadi omzet mereka ini yang dikenakan pajak, selama ini mereka bayar, tapi tidak sesuai,” ujar Harnojoyo.

Sedangkan, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang, Sulaiman Amin, menjelaskan, tidak semua pedagang bisa kena aturan tersebut. Hanya pedagang beromzet Rp 3 juta/ hari yang kena pajak itu.

“Jadi tidak semua pedagang kena pajak 10 %. Mereka yang kami pasang alat itu yang omzetnya mencapai Rp 3 juta/hari,” terangnya.

Pemasangan alat e-tax, diakui Sulaiman mulai diberlakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama terkait upaya pemanfaatan pajak daerah.

“Kami mau transparan, karena selama ini banyak yang tidak bayar pajak. Sekarang kita lihat ke depan, sasarannya pun kalau omset sudah besar. Tidak mungkinlah ya omset kecil dikenai pajak,” ungkap Sulaiman.

Namun kebijakan itu tak disetujui warga. Pemkot baru saja menaikkan pajak PBB bagi warganya.

“Tagihan PBB kami naik secara drastis di tahun ini, dari awal Rp 239 ribu, sekarang Rp 894. Ini sangat memberatkan warga,” ujar salah seorang warga, Fathony ketika ditemui di rumahnya.