Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) dibangun di tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada 2023. Pembangunan PLHUT sebagai upaya Kemenag menjamin terciptanya pelayanan terbaik bagi jamaah.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Aceh, Azhari merinci, bahwa tiga PLHUT yang dibangun pada tahun 2023 itu adalah masing-masing satu unit di Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Simeulue.
Azhari menjelaskan, bahwa pembangunan gedung PLHUT di tiga lokasi tersebut diambilkan dari dana anggara yang berasal dari Surat Berharga Syariah (SBSN).
Dia menjelaskan, pembangunan gedung tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang lama itu, karena pembangunan PLHUT harus memenuhi target fungsional yang memadahi.
“Gedung ini dibangun dengan SBSN serta penuh usaha dan proses yang ketat. Salah satunya adalah harus ada sertifikat tanah, jika itu tidak ada maka tidak bisa dibangun,” kata Azhari saat peresmian gedung PLHUT Kemenag Kota Lhokseumawe, (Rabu (24/1/2024)
Diharapkan, dengan pembangunan PLHUT yang baru saja diresmikan ini dapat memberi pelayanan kepada jamaah haji dan umroh jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
Kata dia, pemanfaatan dan pelayanan di PLHUT harus lebih maksimal, sehingga bisa memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanan kepada jamaah calon haji.
Menurut dia, keberadaan PLHUT dapat memangkas waktu layanan, baik pendaftaran maupun pelunasan biaya haji. Apalagi, pihak perbankan juga akan menyediakan pusat layanan di PLHUT, sehingga jamaah calon haji tidak perlu lagi ke bank.
“PLHUT ini satu pintu, sehingga ketika pendaftaran mudah untuk berkoordinasi, Inilah pelayanan prima yang diharapkan oleh Kementerian Agama,” katanya.
Sejak 2020, Kemenag telah membangun 11 unit PLHUT di wilayah Tanah Rencong itu.
Gedung tersebut tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Utara, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Barat, Pidie, Simeulue, Bener Meriah, Kota Banda Aceh, dan Lhokseumawe.
Ia menambahkan bahwa Kemenag kabupaten/kota harus menjadi ujung tombak dalam pelayanan jamaah calon haji, sehingga perlu mendapat perhatian besar dalam upaya peningkatan pelayanan.
“Kemenag kabupaten/kota harus mendapat perhatian lebih besar untuk meningkatkan layanan kepada jamaah,” kata Azhari.
