Warga Diajak Ikut Perangi Pungli di Kawasan Wisata Garut

Sebuah video beredar di media sosial yang menunjukkan aksi pungutan liar (pungli) di salah satu kawasan wisata Garut beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi catatan negatif. Padahal, pemerintah berencana menjadikan Garut sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Aksi pemalakan itu sengaja direkam oleh seorang wisatawan yang menjadi korban. Dalam video yang tersebar di media sosial itu menunjukkan seorang meminta uang tambahan kepada wisatawan tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tak banyak memberikan komentar terkait veralnya aksi tersebut. Ia mengatakan, aksi itu sudah ditangani oleh Polres Garut. “Terkait pemalakan di Pantai Santolo sekarang sudah ditangani oleh Polres Garut,” kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (1/5).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kabupaten Garut aman untuk dikunjungi wisatawan. Ia berkomitmen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut akan memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang berkunjung ke wilayahnya dengan keindahan alam dan keramahan masyarakatnya.

“Insya Allah ke depan di destinasi wisata tidak akan terjadi lagi kasus pemalakan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, karena polisi sudah melakukan upaya penindakan terhadap para pelakunya,” kata dia.

Berharap kepada aparat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan menyayangkan aksi pemalakan itu terjadi. Padahal, Garut sedang gencar-gencarnya mempromosikan destinasi wisata.

Aparat penegak hukum harus bisa menyelesaikan kasus itu dengan cepat, sehingga aksi pemalakan tersebut tidak membuat takut wisatawan yang ingin datang ke Garut. “Ini kan mencoreng industri pariwisata kita juga,” kata dia.

Pemkab Garut juga harus menyiagakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di destinasi wisata tertentu. Pasalnya, adanya pungli itu juga terkait retribusi kepada daerah.

Yudha juga berharap, rencana pemerintah pusat yang ingin menjadikan Garut sebagai destinasi wisata kelas dunia bukan sekadar seremonial. Pasalnya, selama ini Garut belum menerima bantuan dalam bentuk tata kelola destinasi pariwisata terpadu (DMO). Akibatnya, belum banyak penataan serius dilakukan di destinasi wisata lantaran anggaran daerah di Garut juga terbatas.