Turki Mencabut Larangn Akses Wikipedia Setelah 2 Tahun

Setelah kurang lebih dua tahun Turki memblokir situs Wikipedia, akhirnya situs berbasik pendidikan dan berbagi informasi ini bisa diakses kembali.

Alasan Turki mencabut pemblokiran situs Wikipedia tersebut lantaran keputusan yang disyahkan oleh pengadilan tertinggi Turki yang menyatakan bahwa tindakan pemblokiran tersebut dinilai melanggar kebebasan berekspresi.

Saat ini wara Turki bebas mengakses situs Wikipedia seiring diterbitkannya rincian keputusan Mahkamah Konstitusi bulan lalu.

Dilansir Hindustan Times (16/1), akses ke Wikipedia diblokir berdasarkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk melarang situs web yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Awal Mula Turki Blokir Wikipedia

Pada April 2017, situs Wikiepedia di Turki resmi diblokir. Pemerintah Turki menuduh situs jejaring berbagi informasi secara gratis itu menjadi bagian dari kampanye kotor.

Tuduhan tersebut, bermula saat Wikipedia tidak mau menghapus konten yang diduga oleh pemerintah setempat menggambarkan Negara Turki sebagai salah satu pendukung kelompok teroris Islamic State (ISIS) serta beberapa organisasi teroris lainnya.

Merasa tidak bersalah dan setia pada ketentuannya, Wikipedia menolak untuk menghapus sejumlah konten tersebut. Hal itu dilakukan Wikipedia karena dalam perusahaan ini menolak dengan keras segala bentuk represi dan secara lantang menolak penyensoran konten.

Setelah kejadian itu, oihak Wikipedia tak tinggal diam. Mereka malah mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi pada Mei 2017. Sebelumnya, Wikipedia telah mencoba jalur negosiasi namun terjadi kebuntuan dan gagal meyakinkan pejabat Turki dan pengadilan.

Turki sendiri memang dikenal cukup ketat dalam mengatur kebebasan berpendapat, khususnya setelah kudeta militer yang gagal pada 2016. Akses dari Turki ke puluhan ribu situs web lainnya bahkan tetap diblokir.

Sebagia contoh, pada 2008 misalnya, Turki dikabarkan telah melarang akses ke Youtube selama dua tahun karena video yang dinilai menghina pimpinan pendiri republik Turki.

Menurut keterangan dari perusahaan Twitter, Turki merupakan negara dengan permintaan untuk menghapus konten di situs Twitter paling besar dibanding dengan negara lain.

Permintaan untuk menghapus konten yang ada di Twitter tersebut berkaitan dengan konten-konten yang dianggap oleh Pemerintah Turki sebagai konten yang bisa merusak keutuhan negara.