Layanan konsumsi jemaah haji di Mekah, Arab Saudi mendapatkan sambutan baik dari Pengamat Haji dan Umrah, Ade Marfuddin. Sebab rencana tersebut dinilai dapat menjadi solusi dari kesulitan jemaah.
“Jemaah haji menjadi mendapat kesulitan, mereka harus mencari makan di luar hotel, dan itu belum siap, toko-toko belum buka, jamaah haji juga belum tahu di mana beli makanan sehingga ini menjadi masalah,” kata Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia.
Ade pun mengungkapkan, jika di lapangan banyak jemaah haji Indonesia yang mengeluh saat layanan konsumsi diberhentikan saat sebelum dan setelah puncak haji. Sehingga hal ini menjadi masalah bagi jamaah haji yang sudah terbiasa mendapatkan konsumsi sejak awal.
Akhir dia memberikan solusi untuk masalah tersebut. Menurut dia sebaiknya jamaah haji tetap mendapatkan layanan konsumsi secara penuh setiap hari selama di Makkah.
Menurutnya sejauh ini alasannya pihak penyelenggara katering tidak bisa menyediakan konsumsi secara penuh karena masalah teknis. Seperti masalah jalan yang macet menjelang puncak haji sehingga sulit mengantarkan makanan sampai ke hotel.
“Saya kira masalah teknis itu bisa dibicarakan di tingkat pengelola maktab atau hotel, di hotel yang ditempati jamaah haji memiliki dapur dan tempat makan, menurut saya pemerintah menawarkan pihak hotel atau maktab untuk membuka warung makan di situ,” ujarnya.
Ade mengatakan, jika pihak maktab atau hotel dapat memberikan layanan konsumsi untuk jamaah, maka akan sangat memudahkan jamaah saat layanan konsumsi diberhentikan. Dia juga mengaku telah bertanya kepada beberapa maktab dan pemilik hotel mengenai kesediaan mereka membuka layanan makan.
Ade menyampaikan, pihak maktab dan hotel siap jika ditunjuk oleh penyelenggara haji Indonesia untuk memberikan layanan konsumsi selama layanan katering diberhentikan menjelang dan sesudah puncak haji.
“Nanti penyelenggara haji yang akan membayar layanan konsumsi yang diberikan pihak maktab atau hotel, tapi kalau tidak sanggup membayarnya biar jamaah haji yang membayarnya,” ujarnya.
Dalam solusinya ia menerangkan, pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan makan jamaah menggunakan jasa maktab atau hotel selama layanan katering diberhentikan. Jika pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran untuk itu, maka biarkan jamaah haji yang membayar makanan yang mereka beli dari pihak hotel.
