Kuota haji menjadi hal sangat krusial untuk persiapan haji. Dengan mengetahui jumlah kuota, pihak penyelenggara bisa lebih leluasa menyiapkan keperluan-keperluan. Sehingga persiapannya pun bisa lebih matang.
Hingga saat ini, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum juga memberi pengumuman jatah kuota haji bagi negara-negara, termasuk Indonesia. Sementara waktu penyelenggaraan haji sudah makin dekat.
Jika dihitung waktu maksimal persiapan, para penyelenggara haji praktis hanya punya waktu satu bulan dihitung sejak awal bulan Syawal.
Untuk itu, Presiden Jokow Widodo diminta turun tangan secara langsung dengan memanfaatkan jalur diplomasi untuk menekan pihak Saudi agar segara mengumumkan jumlah kuota haji untuk Indonesia.
“Bila Saudi tak kunjung mengumumkan, persiapan bakal tidak optimal,” kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq, dalam keterangan tertulis, Senin (4/4/2022).
Tidak hanya itu, Jokowi juga diminta mengerahkan seluruh kekuatan diplomasi yang dimiliki. Maman berharap, Presiden Indonesia memanfaatkan menteri luar negeri bahkan lewat DPR dan ormas untuk bergerak bersama demi mempercepat turunnya jumlah kuota haji Indonesia.
“Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban ‘Insya Allah’. Kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus perkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi,” kata dia.
Menurut Maman, mundurnya pemberian kuota haji ini akan berbuntut pada minimnya persiapan haji dari pihak penyelenggara. “Oleh karenanya kita perlu memperpanjang masa tugas Pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis,” kata Kiai Maman.
Maman menilai, molornya persiapan haji ini bukan salah Kantor Urusan Haji, lantaran pihak Saudi sedang mengevaluasi penyelenggaraan umrah Ramadan sebagai bahan pertimbangan penyelenggaraan haji, termasuk terkait jumlah kuota.
Kiai Maman melihat banyak pertimbangan yang dilakukan Saudi, setelah dua tahun pandemi baik sarana, prasarana, para pekerja di semua bidang termasuk evaluasi umrah Ramadhan saat ini yang hampir tidak ada prokes.
“Memang kondisi saat ini adalah keadaan yang tak biasa. Lantaran pandemi membuat situasi serba berubah, Saudi hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan evaluasi dengan memaksimalkan jamaah umrah,” jelas Maman.
Di tengah situasi yang serba tak pasti, Panja Haji DPR RI Komisi VIII terus melakukan pertemuan baik dengan pihak Arab Saudi maupun pihak Indonesia seperti yang dilakukan tadi malam di Mekkah.
Pertemuan yang dipimpin ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, Ketua Panja, Kapoksi semua Fraksi juga dihadiri Dubes RI Dr. Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Dirjen PHU Prof. Hilman Latif, Kepala BPKH Dr. Anggito Ambimanyu, Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi.
